Dialogis Dengan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek Bahas Kamtibmas

 0
Dialogis Dengan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek Bahas Kamtibmasby adminHT01on.Dialogis Dengan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek Bahas KamtibmasPolres Trenggalek – Duduk ditengah -tengah personel Polsek Pule Polres Trenggalek yang sedang melakukan adanya kegiatan Parade Sound di lokasi lapangan Pule, anggota DPRD Kabupaten Trenggalek saudara Satam nampak terjalin perbincangan permasalahan situasi Kamtibmas di wilayah Pule dengan personel Aiptu Muhtar dan Aiptu Joko Nurhadi, Minggu (15/10/2017). Dalam pembicaraan awal, personel Polsek Pule Polres Trenggalek […]

Polres Trenggalek – Duduk ditengah -tengah personel Polsek Pule Polres Trenggalek yang sedang melakukan adanya kegiatan Parade Sound di lokasi lapangan Pule, anggota DPRD Kabupaten Trenggalek saudara Satam nampak terjalin perbincangan permasalahan situasi Kamtibmas di wilayah Pule dengan personel Aiptu Muhtar dan Aiptu Joko Nurhadi, Minggu (15/10/2017).

Dalam pembicaraan awal, personel Polsek Pule Polres Trenggalek menyampaikan kegiatan di wilayah Pule dalam akhir pekan ini adanya pengesahan PSHT di padepokan Trenggalek, kegiatan barusan selesai kembali ke Pule pada hari minggu pagi. Selepas pemberangkatan yang lepas Muspika kemarin sore disimpang lima Kasrepan, menurut penuturan yang disampaikan kegiatan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan aman.

Disampaikan juga kepada wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Trenggalek, ” masih ada dua kegiatan demokrasi di desa yang bakal digelar dalam pelaksanaan pilkades di Desa Jombok dan Desa Tanggaran, yang akan memerlukan perhatian segenap stake holder dalam turut mengawasi kegiatan Pilkades di Desa Jombok dan Tanggaran, ” Kata Aiptu Muhtar personel Polsek Pule Polres Trenggalek dalam shering di lapangan Pule.

Karena tugas dan wewenang wakil rakyat ini merupakan bentuk pelaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, begitu juga dalam pengawasan peraturan daerah yang menyangkut Pilkades. Apakah perda yang dikeluarkan sudah bisa dilaksanakan atau masih perlu adanya aturan hukum yang sebanding dalam memilih kepala desa.


Sumber : Halo