Polres Trenggalek – Senin, (2/10/2017), Ipda Sanusi, SH Waka Polsek Pule Polres Trenggalek bekumpul diruangan balai Desa Joho sebelum kegiatan evaluasi Program pokok PKK digelar. Dalam pembicaraan ringan antar pemangku stake holder ini membahas situasi Kamtibmas sepekan yang lalu mengenai situasi jelang pemilihan kepala desa yang berada di dua desa wilayah hukum Polsek Pule Polres Trenggalek, termasuk Desa Jombok dan Desa Tanggaran. Yang sudah dalam pentahapan verifikasi administrasi bagi balon yang akan ditetapkan sebagai calon tetap pemilihan kepala desa di masing – masing desa.
Mengomentari situasi yang sedang berkembang, belum ditemukannya ancaman gangguan yang mengancam situasi Kamtibmas. Geliat masyarakat belum terlihat kebeberapa keperpihakan kesalah satu calon, masih terlalu masif bila adanya perkataan dari warga yang menyatakan begini dan begitu dari masing – masing balon.
Menarik dari timbulnya demokrasi, eforia masyarakat desa pasca reformasi sangat memberikan pengaruh terhadap delegitimasi kekuasaan di desa karena bangkitnya semangat kontrol masyarakat desa terhadap pemerintahan desa.
Terbukanya ruang berdemokrasi yang begitu luas, tanpa adanya pendidikan politk yang memadai bagi masyarakat desa seringkali menimbulkan kohesifitas yang memunculkan isu kekerasan dan penyimpangan atas nilai – nilai demokrasi. Munculnya tindakan teror dan intimidasi kepada warga desa, permainan politik uang dan tindakan tidak terpuji lainnya selalu mewarnai hajatan demokrasi ketika warga desa hendak menggelar Pilkades.
Peran BPD sebagai sebuah mekanisme dan proses politik yang dibangun dari prakarsa lokal untuk mencegah praktik-praktik kekerasan dan penyimpangan nilai – nilai demokrasi perlu disosialisasikan kepada masyarakat desa. Kehadiran BPD dimaksudkan adalah agar dapat menerapkan subsidiarity desa dalam membuat peraturan desa, dan di sisi lain BPD merupakan ruang bagi artikulasi politik, partisipasi masyarakat dan kontrol terhadap pemerintah desa.
Secara empirik, ruang demokrasi yang terus terbuka dan kehadiran BPD telah membuat desa semakin semarak dan demokrasi di desa semakin hidup karena adanya keseimbangan sistem pembagian kekuasaan antara kepala desa dan parlemen desa tersebut.
Kekuasaan kepala desa yang tadinya absolut dan sentralistik secara pelan-pelan semakin dinamis oleh demokratisasi, sehingga membuatnya lebih “hati-hati” dan bertanggungjawab dalam mengelola kekuasaan di desa. ” Begitu situasi yang berkembang sekarang, dalam memonitor situasi jelang Pilkades masih landai -landai, “Terang Ipda Sanusi, SH Waka Polsek Pule Polres Trenggalek dalam pertemuan dengan Muspika di ruang balai Desa Joho.
Sumber : Polres Trenggalek