Polres Trenggalek – Kebutuhan informasi yang didapat dari pemerintah desa Sidomulyo terkait rencanna penggunaan Dana Desa ( DD) menjadikan Bripka Andik Setiawan Bhabinkamtibmas Polsek Pule Polres Trenggalek turun langsung kedesa guna mengetahui sasaran penggunaan dan turut memberikan jalan agar tidak terjadi penyimpangan kedepanya mengenai penerapan dan juga pelaksanaaya, Senin ( 05/02 ).
Ditemui ditempat kerjanya Kades Sidomulyo Wahyono, didampingi dengan unsur pemerintahan desa memberikan penjelasan kepada Bhabinkamtibmas Polsek Pule Polres Trenggalek Bripka Andik terkait rencana pelaksanaan Dana Desa. Kegiatan yang didampingi dari Sekdes, Kepala Urusan yang ada di desa Sidomulyo nampak sudah terjalin sinergitas sehingga dengan komunikasi dengan nuansa tidak begitu formal sudah mengarahkan kepada perbaikan penggunaan Dana Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. ” Dalam hal ini Bhabinkamtibmas turut mengawal, dalam artian memberikan langkah dalam mengurangi resiko hukum akibat penyalah gunaan anggaran negara, ” kata Bhabinkamtibmas Polsek Pule Polres Trenggalek Bripka Andik saat dikonfirmasi.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
Sumber : Polres Trenggalek
